Yasonna Sentil Penuding Pemerintah Memecah Belah Parpol

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyentil pihak-pihak yang selama ini menganggap pemerintah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Dia menegaskan itu tidak benar.

Yasonna menyampaikan itu dalam konferensi pers tentang sikap pemerintah menolak untuk mengakui kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko pada hari ini, Rabu (31/3).

"Sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik," kata Yasonna dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Rabu (31/3).

Yasonna menyatakan Kemenkumham telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk mengusut tuntas persoalan hukum administrasi terkait konflik di Partai Demokrat.

Menurutnya, Kemenkumham telah bertindak objektif dan transparan dalam menyikapi kasus tersebut.

"Seperti yang kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan, dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini," tutur Yasonna.

Sebelumnya, ada sejumlah pihak yang curiga pemerintah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Kecurigaan muncul tak lepas dari jabatan Moeldoko, yakni Kepala Staf Kepresidenan.

Salah satu pihak yang curiga adalah petinggi Demokrat Andi Mallarangeng. Selain itu, sejumlah pengamat politik, salah satunya dari Universitas Andalas yakni Feri Amsari berpendapat demikian.

"Sejauh ini saya melihat semua langkah moeldoko tidak mungkin tanpa restu presiden. Mana mungkin seorang kepala KSP bertindak tanpa sepengetahuan presiden. Tidak mungkin," kata Feri Amsari pada 9 Maret lalu. [cnnindonesia.com]

Share this post