Presiden Jokowi Tunjuk Hasto Pimpin Program Percepatan Penurunan Stunting

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy usai mengikuti rapat kabinet terbatas dengan Presiden Jokowi tentang stunting, Senin (25/1/2021).

"Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," ungkapnya.

Muhadjir menjelaskan, Presiden Jokowii telah menyampaikan pemetaan stunting di Indonesia secara detail dan jelas. Arahan tersebut akan dijadikan dasar oleh tim untuk membuat langkah konkret agar angka stunting bisa turun hingga 2024 mendatang.

"Begitu juga alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga beliau meminta supaya di fokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah," jelas dia.

Tim pelaksana program percepatan penurunan stunting yang dikomandoi BKKBN akan didukung oleh kementerian/lembaga terkait lainnya yang memiliki kepanjangan tangan di tingkat daerah.

"Bapak Presiden tadi juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," ucap Muhadjir.

Stunting Harus Turun Hingga 14% di 2024

Muhadjir berujar angka stunting di Indonesia pada 2019 sebesar 27,6%, dan diperkirakan pada 2020 terjadi kenaikan akibat dari pandemi corona.Namun demikian, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar angka stunting bisa turun mendekati angka 14% di 2024.

"Secara hitung-hitungan kalau kita harus mencapai target 14% tahun 2024 maka tiap tahun harus tercapai penurunan angka stanting 2,7%, dan ini adalah suatu target yang luar biasa besar," kata Muhadjir.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut dia, dibutuhkan kerja atau langkah luar biasa (extraordinary) untuk menurunkan angka stunting ini. Basis penurunan angka stuntung terletak pada keluarga.

Karenanya, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, pemerintah akan berupaya melakukan pembangunan keluarga yang tidak hanya melulu soal pembatasan angka kelahiran, tetapi pembangunan integral di mana stunting masuk di dalamnya.

"Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari bapak Presiden, karena kita tahu kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa, menjadi usia produktif," tutur Muhadjir.

Sementara itu, menurut Bank Dunia atau World Bank, angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya, sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting.

"Dan inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," jelas Muhadjir.

Sebagaimana diketahui, stunting (kekerdilan pada anak) dapat terjadi karena kekurangan gizi khususnya di masa 1.000 hari awal kehidupan. Pemenuhan gizi kepada ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan demi mencegah stunting.[okezone.com]

Share this post